Jakarta – Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Airin Rachmi Diany mengungkapkan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember merupakan momentum tepat untuk selalu mengingat pergerakan perempuan di Indonesia khususnya dalam bidang politik.
Ia menilai Hari Ibu memiliki cerita sejarah yang berawal dari penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada 22 Desember – 25 Desember 1928 dihadiri oleh beragam organisasi wanita.
“Kongres perempuan pertama tersebut merupakan tonggak sejarah penting bagi perempuan-perempuan Indonesia karena dengan terselenggaranya kongres ini kesadaran perempuan Indonesia dalam berorganisasi dan berpolitik makin terpicu terutama untuk memperjuangkan tuntutan-tuntutan perempuan Indonesia, seperti persamaan hak dan derajat perempuan dan laki-laki terutama dalam masalah pendidikan, penentangan perkawinan terhadap anak-anak, dan kawin paksa,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/12/2021).
Airin juga menjelaskan, sebagai bentuk penghormatan kepada kaum perempuan Indonesia, pada penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia ke III, Presiden Soekarno menetapkan Hari Ibu sebagai hari nasional setiap tanggal 22 Desember.
“Tujuan ditetapkannya Hari Ibu oleh Presiden Soekarno adalah untuk merayakan semangat perempuan Indonesia dalam meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta memberikan penghargaan kepada perempuan-perempuan Indonesia yang telah mendidik generasi bangsa Indonesia. Peran perempuan yang telah menjadi ibu tentunya tidak dapat dianggap remeh terutama dalam mendidik generasi muda Indonesia, oleh karena itu tentunya tidaklah berlebihan jika perempuan dianggap sebagai tiang negara,” katanya.
Dari catatan sejarah tersebut, Airin mengatakan peran perempuan dalam politik Indonesia sangat lah penting. Bahkan, beberapa kebijakan politik Indonesia tidak terlepas dari peran perempuan.
“Karena dengan politiklah kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kemajuan bangsa Indonesia dapat diambil dan diputuskan yang tidak terlepas dari peran perempuan di dalamnya, baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pendukung,” pungkasnya.
